REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden FIFA Gianni Infantino menghadapi tekanan baru setelah mengizinkan striker Amerika Serikat, Folarin Balogun, tetap tampil meski sebelumnya menerima kartu merah di Piala Dunia 2026. Puluhan anggota Parlemen Eropa menggalang dukungan untuk meluncurkan penyelidikan atas dugaan keterlibatannya dalam keputusan kontroversial tersebut.
Infantino juga berpotensi menghadapi penyelidikan dari Komite Olimpiade Internasional setelah sebuah organisasi hak asasi manusia yang bergerak di bidang olahraga menyatakan akan mengajukan pengaduan resmi terkait dugaan pelanggaran prinsip netralitas politik.
Kontroversi bermula ketika Balogun mendapat kartu merah saat Amerika Serikat mengalahkan Bosnia-Herzegovina pada 1 Juli. Berdasarkan regulasi, hukuman tersebut seharusnya membuat penyerang berusia 25 tahun itu absen pada laga berikutnya. Namun, FIFA pada Senin lalu mencabut skorsing satu pertandingan tersebut setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan lobi kepada Infantino agar Balogun dapat kembali bermain.
Anggota Parlemen Eropa Barry Andrews, Lara Wolters, dan Niels Fuglsang, menilai keputusan FIFA tersebut mencederai prinsip keadilan dalam sepak bola.
"Keputusan FIFA mengubah aturan mengenai skorsing kartu merah di tengah turnamen adalah sebuah aib dan penyimpangan terhadap keadilan," demikian pernyataan bersama ketiga anggota parlemen tersebut.
Mereka juga meminta asosiasi sepak bola nasional di negara-negara Uni Eropa mendesak Komite Etik FIFA menyelidiki apakah tekanan dari pemerintahan Trump memengaruhi pencabutan hukuman Balogun. Selain itu, mereka meminta penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran netralitas politik lainnya, termasuk pemberian Hadiah Perdamaian FIFA kepada Trump.
Di sisi lain, FIFA menegaskan bahwa pencabutan hukuman Balogun merupakan keputusan Komite Disiplin FIFA, bukan keputusan pribadi presidennya.
Hingga kini, sebanyak 35 anggota Parlemen Eropa dilaporkan telah menandatangani surat dukungan untuk penyelidikan tersebut.
Menurut para legislator, olahraga hanya akan dihormati apabila aturan diterapkan secara adil kepada semua peserta tanpa intervensi politik.
"Keindahan olahraga adalah olahraga didasarkan pada aturan yang tidak memihak dan transparan. Ketika Infantino membiarkan tekanan politik menentukan siapa yang boleh bermain, rasa keadilan itu hilang," kata mereka.
Tekanan terhadap Infantino juga datang dari Komite Olimpiade Internasional (IOC). Sebagai anggota IOC sejak 2020, presiden FIFA itu terikat pada prinsip dasar Olimpiade yang menekankan netralitas politik bagi organisasi olahraga internasional.
Organisasi olahraga dan hak asasi manusia yang berbasis di London, FairSquare, mengumumkan akan mengajukan pengaduan resmi kepada Komisi Etik IOC terkait dugaan pelanggaran berulang terhadap prinsip tersebut.
Sehari sebelumnya, Presiden IOC Kirsty Coventry mengatakan, belum ada pengaduan resmi yang diterima. Namun, ia memastikan setiap laporan yang masuk akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
"Jelas, jika mereka menerimanya, mereka akan menyelidikinya," ujar Coventry saat konferensi pers daring.
Ia menambahkan bahwa IOC telah mencermati perkembangan kontroversi Balogun, termasuk dugaan campur tangan politik dari pemerintah Amerika Serikat sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 yang juga akan menjadi penyelenggara Olimpiade Musim Panas 2028.
Sementara itu, FIFA belum memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai rencana pengaduan kepada IOC yang ditujukan kepada presidennya.
Kontroversi Balogun Makin Panas, Gianni Infantino Terancam Diselidiki Parlemen Eropa dan IOC
Klik Source
No comments:
Post a Comment