REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak akan diwarnai pembangunan venue baru yang berpotensi menjadi aset mangkrak setelah ajang berakhir. Pemerintah memilih mengoptimalkan fasilitas yang sudah tersedia demi memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.
Menpora Erick menyampaikan hal itu kepada wartawan usai memimpin rapat konsolidasi bersama para gubernur daerah penyelenggara PON 2028 di Jakarta, Selasa (23/6/2026). DKI Jakarta akan berperan sebagai daerah pendukung penyelenggaraan.
"Bapak Presiden tidak mau ada venue baru yang kemudian mangkrak. Bapak Presiden juga tidak ingin anggaran salah sasaran. Karena itu kita harus memastikan penggunaan anggaran efektif dan efisien," kata Menpora Erick kepada wartawan.
Menurut Menpora, pemerintah saat ini tidak lagi bekerja dengan pola birokrasi lama yang kerap melahirkan proyek besar tanpa memperhitungkan keberlanjutannya. Karena itu, seluruh kebutuhan infrastruktur olahraga akan dievaluasi berdasarkan pemanfaatan jangka panjang.
Ia menjelaskan, pemerintah telah mengarahkan agar PON 2028 memprioritaskan 21 cabang olahraga yang terdiri atas 20 cabang olahraga unggulan Olimpiade dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) ditambah pencak silat sebagai cabang olahraga warisan budaya dunia (world heritage).
"Sebanyak 21 cabang olahraga beserta turunannya harus dipertandingkan. Dengan begitu kita mempunyai roadmap yang jelas mengenai keberlanjutan olahraga nasional," ujarnya.
Adapun 20 cabang olahraga Olimpiade yang menjadi prioritas DBON meliputi atletik, senam, akuatik, bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, panahan, sepak bola, menembak, judo, tinju, taekwondo, balap sepeda, voli pantai, basket 3x3, dayung, tenis, anggar, gulat, dan equestrian. Sementara pencak silat menjadi cabang tambahan yang tetap dipertahankan karena nilai historis dan budayanya.
Menpora mengatakan, penetapan cabang olahraga tersebut bukanlah keputusan yang bersifat mutlak. Pemerintah masih membuka ruang penyesuaian berdasarkan kondisi riil di lapangan, termasuk kesiapan anggaran dan kesesuaian dengan target pembinaan olahraga nasional.
"Sudah ada surat edaran, tetapi itu bukan harga mati. Kita harus melihat realita di lapangan, apakah sesuai dengan DBON dan apakah kemampuan anggaran mencukupi," katanya.
Menpora Erick Thohir Tegaskan PON 2028 tak Bangun Venue Baru, Fokus pada 21 Cabor Prioritas
Klik Source
